Alibi Ririn Runtuh Total, FRIC DPW Jabar sarankan Kuasa Hukum Toni Berhenti Pelihara Kebohongan Klien

Alibi Ririn Runtuh Total, FRIC DPW Jabar sarankan Kuasa Hukum Toni Berhenti Pelihara Kebohongan Klien

INDRAMAYU – 06/06/2026 – Tabir kepalsuan yang dibangun oleh terdakwa Ririn dalam kasus dugaan pembunuhan berencana di Paoman, Indramayu, kian terkelupas di persidangan, Sederet fakta digital forensik dan rekaman CCTV yang dihadirkan jaksa penuntut umum secara telak mematahkan alibi terdakwa, memicu dugaan kuat adanya upaya rekayasa kasus guna menutup-nutupi kejahatan yang sebenarnya.

Dalam persidangan terbaru, terungkap bahwa tidak ditemukan kontak bernama “Aman Yani” di ponsel milik Ririn. Sebaliknya, digital forensik justru menemukan kontak pembuat KTP (diduga palsu) serta riwayat pencarian Google yang sangat mencurigakan. Di antaranya adalah pencarian mengenai “bagaimana cara menghilangkan bau busuk atau bangkai binatang” serta “bilamana penyidik menghapus barang bukti.”

Temuan ini menjadi petunjuk kuat bahwa ada perencanaan dan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak pasca-kejadian,

Logika Karung Telur yang Mengada-ada

Bukti paling krusial yang diputar di ruang sidang adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas intens antara terdakwa Ririn dan Priyo, dari sebelum hingga hari H peristiwa maut tersebut, rekaman tersebut dengan jelas menangkap momen saat Ririn dan Priyo sedang menandu korban, Budi.

Meskipun bukti visual sudah benderang, Ririn bersikeras menyangkalnya dengan alibi yang dinilai tidak masuk akal, yakni mengklaim bahwa mereka sedang mengangkut telur dan beras menggunakan karung, Alibi ini langsung patah oleh logika sederhana: jika telur diangkut menggunakan karung, dipastikan telur-telur tersebut akan pecah.

Secara umum, pengangkutan telur yang aman wajib menggunakan wadah khusus (egg tray). Terlebih, kesaksian Ririn ini bertolak belakang dengan keterangan Priyo yang telah memberikan kesaksian jujur (saksi mahkota) dan mengakui peristiwa penanduan korban tersebut.

Pernyataan Tegas Ketua FRIC DPW Jabar, Widaningsih, S.Pd., yang mengawal ketat jalannya kasus Paoman Indramayu sejak awal, memberikan pernyataan menohok terkait dinamika persidangan ini.

“Kami dari FRIC DPW Jabar melihat bahwa alibi yang dibangun saudari Ririn sudah runtuh total. Logika ‘telur dalam karung’ itu sangat mengada-ada dan menghina akal sehat hukum, Rekaman CCTV dan digital forensic dari ponselnya tidak bisa berbohong, Ini bukan lagi sekadar pembelaan diri, tapi sudah mengarah pada rekayasa yang matang untuk lolos dari jeratan hukum,” ujar Widaningsih dengan tegas.

Lebih lanjut, Widaningsih memberikan sorotan khusus kepada Toni selaku Kuasa Hukum terdakwa Ririn, Ia mengimbau agar penasihat hukum bertindak bijaksana demi tegaknya keadilan yang murni,

“Kami memahami tugas Saudara Toni adalah membela kliennya. Namun, membela klien bukan berarti harus memelihara kebohongan yang sudah nyata-nyata terpatahkan oleh bukti ilmiah (scientific crime investigation).

Pertanyaannya sekarang, apakah Toni akan terus memegang prinsip ‘katanya’ Ririn yang penuh kebohongan itu, atau dia mau bersama-sama bijak mengungkap kebenaran materiil agar kasus Paoman ini cepat tuntas?”

“Keadilan untuk korban Budi harus ditegakkan. Kami mengingatkan semua pihak agar tidak ada lagi yang mencoba membelokkan fakta atau menutupi proses penyidikan yang tidak benar.

FRIC DPW Jabar akan terus mengawal kasus ini dengan totalitas agar hukum tidak dipermainkan oleh alibi-alibi palsu,” pungkas Widaningsih, Mendorong Transparansi dan Profesionalisme Penyidikan, FRIC DPW Jabar juga mendesak agar seluruh rangkaian proses hukum dipastikan berjalan lurus tanpa ada intervensi atau upaya penghapusan barang bukti, sebagaimana kekhawatiran yang sempat dicari terdakwa di laman Google miliknya.

Dengan adanya keterangan dari Priyo sebagai saksi mahkota yang bersesuaian dengan bukti CCTV, publik kini menunggu konsistensi dari penegak hukum dan kearifan dari penasihat hukum terdakwa untuk tidak memperpanjang sandiwara di ruang pengadilan, Kasus Paoman Indramayu ini menjadi ujian penting bagi integritas penegakan hukum di Jawa Barat. (Red)