Ketua DPW Fast Respon Indonesia Provinsi Jambi Minta Presiden Prabowo Tindak Tegas Pelaku Barang Impor Ilegal Di Provinsi Jambi

Ketua DPW Fast Respon Indonesia Provinsi Jambi Minta Presiden Prabowo Tindak Tegas Pelaku  Barang Impor Ilegal Di Provinsi Jambi

Jambi.
Ketua DPW Fast Respon Indonesia Provinsi Jambi apresiasi kinerja Presiden Prabowo Subianto , dengan tegas terhadap prilaku yang merugikan negara dengan aktifitas impor ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bersikap tegas terkait dengan penyelundupan barang-barang dari luar negeri (impor ilegal). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin membasmi rantai impor yang tidak pro-rakyat. Aktifitas barang impor tersebut di Tanjab Barat , Batanghari dan Kepulauan Riau yang merupakan akses masuk barang ilegal tersebut

Sikap tegas yang diharapkan Prabowo adalah dengan mematuhi prosedur yang ada. Disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) pada bulan April  lalu .

Dan Presiden  Prabowo mengatakan sebagai mantan tentara, dia memahami akal-akalan pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penyelundupan. Ia pun memastikan akan menindak keras setiap pejabat yang terlibat ataupun melindungi kasus penyelundupan.

Kami akan bertindak tegas (terhadap penyelundupan). Kami akan memperbaiki kondisi karena banyak rakyat yang masih susah. Jangan ikut praktik-praktik yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan impor bahan baku tidak boleh diskriminatif. Artinya, yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan-perusahaan besar dengan menunjuk perusahaan tertentu untuk melakukan impor.

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, Presiden mengapresiasi langkah yang diambil Bea dan Cukai dalam mengatasi impor illegal tersebut.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa Impor illegal harus dihentikan karena menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, merusak pasar domestik, dan industri di Indonesia tidak bisa bersaing di pasar.

Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberi dukungan penuh kepada Ditjen Bea dan Cukai agar impor illegal dapat diberantas” pungkas Presiden Prabowo
(Dody)