Ketua FRIC Jambi Sorot Kasus Diduga Keracunan MBG di Sengeti ” Jika Tak Mampu Penuhi Standar  Mundur Saja Jangan Asal-Asal

Ketua FRIC Jambi Sorot Kasus Diduga Keracunan MBG di Sengeti ” Jika Tak Mampu Penuhi Standar  Mundur Saja”

Muaro Jambi
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center Provinsi Jambi menyoroti kasus keracunan MBG di Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, puluhan pelajar dirawat di RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi (30/01/2026)

FRIC akan segera lakukan investigasi atas Syarat dan kelayakan suatu SPPG sebagai pendistribusian MBG, ketika dikonfirmasi via WA Kadinkes Muaro Jambi Dr.Aang Hambali slow respon , termasuk kepala RSUD Ahmad Ripin

Syarat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG)
– *Badan Hukum atau Status Usaha yang Sah*: SPPG harus memiliki bentuk usaha atau lembaga yang diakui secara hukum seperti PT, CV, koperasi, atau yayasan.
– *Dokumen Legalitas*: SPPG harus memiliki dokumen legal seperti KTP, NPWP, NIB, dan akta pendirian.
– *Alamat Usaha dan Data Kontak yang Jelas*: SPPG harus memiliki alamat usaha lengkap dan data kontak yang jelas.
– *Komitmen Operasional dan Volume Penyediaan*: SPPG harus memiliki komitmen untuk menyediakan makanan bergizi secara konsisten dan sesuai standar operasional.
– *Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)*: SPPG harus memiliki SLHS sebagai persyaratan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan MBG.
– *Pengalaman dan Keahlian Teknis*: SPPG harus memiliki pengalaman dan keahlian teknis dalam pengelolaan makanan bergizi.

Kepala SPPG juga harus memantau proses memasak dan distribusi MBG, serta memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas

Sanksi bagi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mengakibatkan keracunan makanan antara lain [3][5]:
– *Pemberhentian sementara*: SPPG dapat dihentikan sementara waktu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terbukti melakukan pelanggaran.
– *Denda*: SPPG dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
– *Pemberhentian permanen*: SPPG dapat diberhentikan permanen dari program MBG jika terbukti melakukan pelanggaran berat.
– *Pengembalian biaya*: SPPG dapat diminta untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah jika terbukti melakukan pelanggaran.
– *Pidana*: SPPG dapat dikenakan pidana jika terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan keracunan makanan.

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPG menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi standar gizi dan higienitas yang berlaku.

Jiak tidak mampu penuhi standar gizi Nasional lebih baik mundur jangan sampai kasus keracunan terjadi kembali di Provinsi Jambi , yang dikasih makan itu anak manusia jadi jangan sembarangan Haris sesuai standar gizi nasional , jangan rusak program mulia Presiden Prabowo ” ungkap Dody