Tagih Komitmen Pembebasan PBB, PMII Bondowoso Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Pemkab

Tagih Komitmen Pembebasan PBB, PMII Bondowoso Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Pemkab

BONDOWOSO – Gelombang kepedulian terhadap nasib masyarakat miskin ekstrem kembali menggema di Kabupaten Bondowoso. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Brawijaya At Taqwa IAI At Taqwa Bondowoso turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan menagih realisasi janji pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin ekstrem yang pernah disampaikan pada momentum Pilkada 2024, Jum’at (12/6/2026)

Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berjalan tertib, aman, dan kondusif di bawah pengamanan gabungan lintas instansi.

Sekitar 40 peserta aksi memulai kegiatan dari kawasan Jembatan Kironggo, Kelurahan Blindungan, sejak pukul 08.00 WIB. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan, massa kemudian berjalan kaki melintasi Jalan Yos Sudarso, Jalan Kartini, serta Jalan Letnan Karsono sebelum tiba di depan Kantor Pemkab Bondowoso sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam orasi dan pernyataan sikap yang disampaikan, PMII menyoroti belum adanya informasi yang jelas terkait implementasi program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai tahapan, mekanisme, serta target pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan PMII, Rifki, menegaskan bahwa janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah nyata dan terukur.

“Janji yang disampaikan saat kampanye bukan sekadar hiasan. Kami meminta penjelasan terbuka, skema pelaksanaan, serta jadwal yang pasti agar program ini benar-benar meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Aspirasi mahasiswa mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dialog terbuka yang berlangsung secara kondusif. Sekretaris Daerah Bondowoso, M. Fathor Rozi, didampingi sejumlah pejabat terkait, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima manfaat program.

Menurutnya, proses validasi data tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 39.419 keluarga atau 87.032 jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap berkomitmen merealisasikan program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun, implementasi kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat agar tepat sasaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pengamanan kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., bersama jajaran Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur terkait lainnya.

Sebanyak 137 personel diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Personel tersebut terdiri dari 87 anggota Polres Bondowoso, 20 anggota Kodim 0822, 15 personel Satpol PP, 10 personel Dinas Perhubungan, dan 5 tenaga dari Dinas Kesehatan.

Usai dialog, massa aksi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum kembali ke titik kumpul dan membubarkan diri secara tertib tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.

Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sekaligus menjaga stabilitas keamanan selama kegiatan berlangsung.

“Kami memastikan seluruh kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Sinergi antara peserta aksi, pemerintah daerah, serta aparat pengamanan menjadi kunci terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat,” ujarnya kepada awak media

Aksi damai tersebut menjadi cerminan tumbuhnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan daerah. Di tengah dinamika demokrasi, dialog yang terbangun antara mahasiswa dan pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pembangunan yang berpihak kepada kelompok paling rentan.