Ada Apa Dengan Pokja Polres Kuningan? FRIC Soroti Dugaan Tebang Pilih terhadap Jurnalis, Minta Klarifikasi Terbuka

Ada Apa Dengan Pokja Polres Kuningan? FRIC Soroti Dugaan Tebang Pilih terhadap Jurnalis, Minta Klarifikasi Terbuka

KUNINGAN, JAWA BARAT — 18 Oktober 2026 — Dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap jurnalis di lingkungan Kelompok Kerja (Pokja) Polres Kuningan menjadi sorotan Fast Respon Indonesia Center (FRIC). Persoalan ini perlu mendapatkan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers.

Ketua FRIC DPC Kabupaten Kuningan, Trisno, menegaskan bahwa kemitraan tidak boleh berjalan secara sepihak, melainkan harus dibangun melalui komunikasi terbuka, saling menghormati, dan perlakuan yang proporsional.

“Jangan sampai kemitraan hanya menjadi slogan, sementara dalam pelaksanaannya muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap jurnalis. Jika terdapat persoalan, mari kita dudukkan bersama melalui dialog dan klarifikasi,” tegas Trisno.

Sementara itu, OKK FRIC DPW Jawa Barat, M. Ismail, menilai bahwa profesionalitas jurnalis semestinya menjadi pertimbangan utama dalam membangun komunikasi dengan kepolisian, bukan semata-mata kedekatan personal atau afiliasi organisasi.

“FRIC tidak meminta perlakuan istimewa. Kami mengharapkan mekanisme koordinasi yang jelas, transparan, dan objektif. Jika ada dugaan tebang pilih, perlu ditelusuri berdasarkan fakta, bukan sekadar persepsi,” ujar M. Ismail.

Ia menambahkan, klarifikasi bukan bentuk permusuhan terhadap Polri, melainkan upaya menjaga kepercayaan publik serta memperbaiki kualitas hubungan antara kepolisian dan media.

Humas FRIC DPW Jawa Barat, Suardi, turut menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam menjembatani kepolisian dengan insan pers. Menurutnya, keterbukaan informasi yang proporsional dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, mempercepat penyampaian informasi yang akurat, serta mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk menangkal hoaks.”Humas harus menjadi jembatan komunikasi yang profesional. Jangan sampai persoalan koordinasi menimbulkan kesalah pahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui dialog terbuka,” ungkap Suardi.FRIC mendorong pihak terkait di Polres Kuningan untuk menjelaskan mekanisme koordinasi Pokja, distribusi informasi, serta prosedur komunikasi dengan jurnalis
Apabila ditemukan ketidaksetaraan perlakuan tanpa dasar objektif, evaluasi perlu dilakukan secara proporsional.

Namun, dugaan tersebut tetap harus diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur FRIC menegaskan bahwa hubungan kepolisian dan pers seharusnya dibangun berdasarkan profesionalitas, transparansi, dan penghormatan terhadap tugas masing-masing.

Pesan tegas FRIC: jangan biarkan dugaan tebang pilih merusak kemitraan yang telah dibangun. Klarifikasi harus dibuka, fakta harus diperiksa, dan solusi harus diutamakan.

Melalui pendekatan win-win solution, FRIC berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara konstruktif demi memperkuat komunikasi antara Polres Kuningan dan insan pers, sekaligus menjaga kepercayaan publik. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Pokja maupun Polres Kuningan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut klarifikasi maupun Hak jawab dan koreksi terbuka bagi pihak terkait.