Ketua Fast Respon Indonesia Center Jambi Minta Penegakan Hukum Di Kota Jambi Jangan Tajam Kepada Rakyat Kecil Tumpul Keatas

Ketua Fast Respon Indonesia Center Jambi Minta Penegakan Hukum Di Kota Jambi Jangan Tajam Kepada Rakyat Kecil Tumpul Keatas

Jambi
Ketua DPW Fast Respon Indonesia Center Provinsi Jambi menyoroti penegakan hukum di Wilayah Kota Jambi , yang mana penegakan hukum tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada mafia kelas kakap

Dody Candra Ketua FRIC Jambi sangat menyayangkan penegakkan hukum kepada rakyat kecil demi kebutuhan hidup harus menjadi tumbal , sementara dalam pantauan Fast Respon Indonesia Center banyak gudang penimbunan BBM ilegal dan Pelangsir BBM bersubsidi solar masih melenggang tanpa ada bukti penegakkan hukum

Dari laporan diterima adanya rakyat kecil yang melangsir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah jauh jangkauan untuk memenuhi kebutuhan BBM , namun harus ditindak tegas tanpa toleransi , sementara mafia ilegal berserakan tanpa tersentuh hukum

Dody dimana keadilan bagi rakyat kecil , sementara Presiden Prabowo menegaskan selagi urusan perut rakyat kecil jangan di persulit dan dipermasalahkan (10/01/2025)

Hal yang terjadi saat ini sebaliknya terjadi di Kota Jambi , sampai saat ini kinerja Kasat Reskrim Polresta Jambi dipertanyakan masih banyak nya praktek penyalah gunaan BBM ilegal di Kota Jambi , namun tidak ada tindakan tegas . Aturan Hukum Tetap Berlaku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, setiap kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dan penimbunan BBM tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, terlepas dari ada atau tidaknya korban secara langsung. UU Cipta Kerja memang mengatur sanksi administratif sebagai tahapan awal, namun tidak melegalkan praktik pelangsiran atau gudang BBM ilegal.

Harapan Publik

Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa hukum kerap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bertindak adil, profesional, dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polresta Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan lanjutan dugaan pelangsiran besar dan gudang penimbunan BBM ilegal yang disorot masyarakat.

Hanya minta keadilan dan rasa kemanusiaan , karena semua kinerja dalam pantauan Fast Repson Indonesia Center ” ungkap Dody