GAMKI : Kedudukan Polri Langsung Dibawah Presiden Bagian Desain Sistem Ketatanegaraan

GAMKI : Kedudukan Polri Langsung Dibawah Presiden Bagian Desain Sistem Ketatanegaraan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden. Hal itu sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI, Martin Philip Sinurat, sebagai bentuk sikap organisasi dalam mendukung penguatan kelembagaan Polri yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Martin menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari desain sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kesatuan komando, efektivitas kebijakan keamanan nasional, serta stabilitas pemerintahan.

“Posisi tersebut sangat penting untuk memastikan Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya, Jumat (30/1/2026).

Martin juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri yang dinilai konsisten dalam menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam berbagai situasi nasional yang dinamis, Polri dinilai mampu menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan adaptif terhadap tantangan yang berkembang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Martin juga menyoroti peran strategis Polri dalam mengawal agenda-agenda nasional, termasuk proses demokrasi, pembangunan nasional, serta pencegahan potensi gangguan keamanan yang dapat berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Martin menilai penting adanya dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga. Sejalan dengan hal tersebut, DPP GAMKI mengajak seluruh kader dan keanggotaan GAMKI di seluruh Indonesia, serta rekan-rekan dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan lainnya, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, ketertiban umum, dan stabilitas sosial. Martin menekankan perbedaan pendapat dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan melalui cara-cara yang konstitusional, bermartabat, dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. “Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus perekat persatuan bangsa. Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk mengedepankan dialog, sikap kritis yang konstruktif, serta menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Martin. DPP GAMKI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat keutuhan NKRI, demi terciptanya situasi nasional yang aman, damai, dan kondusif (dilansir dari Sindo )