Kemenko Polkam Gelar Seminar Literasi Digital Untuk Jawa Barat Tangguh Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, Dan Hoaks

Kemenko Polkam Gelar Seminar Literasi Digital Untuk Jawa Barat Tangguh Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, Dan Hoaks

Polkam, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Seminar Literasi Digital Untuk Jawa Barat Tangguh: Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, Dan Hoaks Dalam Fenomena “Echo Chamber & Post-Truth”. Acara ini dipimpin oleh Marsma TNI, Arifien Sjahrir, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi

Seminar ini bertujuan untuk memperkuat literasi digital melalui pemahaman echo chamber, fenomena post-truth, dan implikasi UU ITE; menyelaraskan kebijakan antar lembaga dan akademisi; merumuskan rekomendasi strategis menangkal disinformasi; mendorong kolaborasi multipihak membangun ekosistem media yang sehat; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam edukasi digital berkelanjutan.

Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Deputi,Marsda TNI Eko D. Indarto, yang disampaikan oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia, menjaga keamanan digital, dan membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

“Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi, membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta memperkuat prinsip demokrasi. Namun, era post-truth menghadirkan tantangan serius ketika opini dan emosi kerap mengalahkan fakta. Fenomena echo chamber atau ruang gema memperburuk keadaan dengan menciptakan lingkaran tertutup di dunia digital, yang memicu polarisasi, memperkuat hoaks dan ujaran kebencian, serta mengancam kohesi sosial bangsa.”, ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan seminar ini sejalan dengan visi Presiden dan Kemenko Polkam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Literasi digital yang kokoh diyakini mampu melahirkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berintegritas, tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan, serta mampu berdialog secara dewasa di tengah dinamika global era post-truth.

Para narasumber turut menyoroti beragam tantangan dalam membangun komunikasi publik yang efektif di era digital, termasuk mekanisme echo chamber, strategi peningkatan literasi digital secara nasional, serta pentingnya penegakan UU ITE yang tepat guna membedakan antara kritik, disinformasi, dan ujaran kebencian. Mereka juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk menghadapi ancaman kejahatan siber.

Dalam sesi diskusi, peserta mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil guna memerangi hoaks serta disinformasi. Mereka juga menekankan urgensi langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan literasi digital, terutama dalam meredam isu SARA dan politik identitas di media sosial, melalui regulasi yang adaptif namun tetap menjamin ruang demokrasi digital.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenko Polkam dalam memperkuat kolaborasi lintas sektoral secara berkelanjutan. Sinergi ini melibatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan, aparat hukum sebagai penjaga kepastian hukum, akademisi sebagai penyumbang gagasan ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di tingkat akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi, demi memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia.

Seminar dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Adi Komar, S.STP., M.Tr.Ap, dan menghadirkan narasumber utama, yaitu Bambang Tri Santoso – Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan, Kemenkomdigi, Dr. Sugeng Purnomo, S.H., M.Hum., Jaksa Ahli Utama pada JAM Datun, Kejaksaan RI; Profesor Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si. Guru Besar Universitas Padjajaran; dan ⁠Nisa Felicia Ph.D, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Hadir juga sebagai peserta perwakilan unsur Instansi di lingkungan Provinsi Jawa Barat,  Dekan dari perguruan tinggi di Jawa Barat, Perwakilan TNI-Polri di Jawa Barat, Perwakilan Kejati dan Kejari di Provinsi Jawa Barat , Komunitas literasi Kota Bandung, dan Civitas Akademika di lingkungan Jawa Barat.