Kapolda Jambi Buka MUSDA KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi

Kapolda Jambi Buka MUSDA KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi

MUSDA KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025, sekira pukul 10.30 WIB di Rumah Kebangsaan Siginjai yang dibuka langsung oleh Kapolda Jambi yang diwakili Dirbinmas Polda Kombes Pol Hengky Poerwanto., S.I.K., M.M

Dalam pembukaan MUSDA KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Provinsi Jambi turut hadir beberapa tokoh penting seperti :

1. Ketua Umum Pengurus Pusat FSP RTMM SPSI Sudarto AS;
2. Kadisnaker Prov. Jambi Kabid Wasnaker dan HI Prov. Jambi;
3. Dir Binmas Polda Jambi Kombes Pol Hengky Poerwanto., S.I.K., M.M;
4. Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar. S.I.K
5. Dewan Bendahara Pimpinan Apindo Apriansyah;
6. Kepala Cabang BPJS sdr Indra;
7. PT. Budi Nabati Perkasa;
8. PT. Indofood Jambi;
9. PT. Prima Mas Lestari;
10. PT. Sumber Tama Nusa Lestari;
11. Ketua PD FSPTI KSPSI Jambi Asnawi Alamsyah;
12. Ketua PD BPU Prov. Jambi;
13. DPD KSPSI Prov. Jambi;
14. PT. Garda Trimitra Utama;
15. Anggota PUK RTMM SPSI Prov. Jambi

Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat FSP RTMM SPSI “Agar anggota dapat bertanggung jawab terlebih dahulu dalam bekerja, sehingga Organisasi kita bisa terpandang dan tumbuh dari waktu ke waktu.

RTMM harus tetap tumbuh dan mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja dengan berkomitmen menjaga, disiplin dan Produktif ditempat kita bekerja;

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan para pekerja dan Produksi, kita harus dapat memberi masukan dengan baik;

Kita dapat bekerjasama dengan negara untuk menjadikan negara ini menjadi Negara Produsen;

Dapat bekerjasama, bermitra didaerah mu dan berkontribusi dengan Pemerintah.

Kapolda Jambi diwakili Dirbinmas Polda Jambi dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin penting

Poin pertama Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan dari pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Ini adalah hak setiap pekerja untuk mendirikan atau menjadi anggota, dan organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk bernegosiasi dengan perusahaan mengenai isu-isu seperti gaji, jam kerja, dan kondisi kerja;

Poin kedua Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jambi untuk penetapan UMP dan UMK masih menunggu Regulasi/Surat resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Gubernur, direncanakan Hari Senin Tgl. 17 November 2025 akan ada kegiatan Konsultasi Publik terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, Setelah ada surat resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Gubernur akan dilaksanakan rapat pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi untuk direkomendasikan kepada Gubernur penetapan UMP;

Poin ketiga, Berdasarkan penetapan UMP dari Gubernur, Dewan pengupahan Kab/Kota melakukan pembahasan dan pleno untuk merekomendasikan UMK kepada Bupati dan Walikota dan Bupati dan Walikota mengusulkan kepada Gubernur tentang UMK selanjutnya Gubernur meneruskan usulan Bupati dan Walikota kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk dibahas, Dewan pengupahan Provinsi melaksanakan rapat pleno atas usulan Bupati dan Walikota;

Poin keempat, Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai UMP dan UMK (maksimal Tgl.31 Desember 2025);

Saya berharap dengan dilaksanakannya Musyawarah Daerah KE-III Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jambi dapat menghasilkan pimpinan Serikat Pekerja yang mengayomi, berintegritas dan responsif dalam penyelesaian masalah dengan musyawarah dan mufakat tanpa menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas.