Kepemimpinan Daerah di Era
Disrupsi dan Tantangan
Ketahanan Nasional

PRESS RELEASE
KPPD Lemhannas RI:

Kepemimpinan Daerah di Era
Disrupsi dan Tantangan
Ketahanan Nasional


Jakarta – Lemhannas RI kembali
menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD)
Angkatan II Tahun 2025 sebagai
forum strategis untuk memperkuat
kapasitas kepemimpinan kepala
daerah dalam menghadapi tantangan kebangsaan,ketahanan nasional, dan di srupsi global.

Diskusi panel yang berlangsung hari ini, Kamis (6/11) , menghadirkan sejumlah tenaga ahli Lemhannas RI sebagai narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ir. Dadan
Umar Daihani, DEA, IPU, Asean
Eng, MAI; Mayjen TNI Dr. Rido
Hermawan, M.Sc.; MayjenTNI
(Mar) Ipung Purwadi; dan Marcelino
Pandin, Ph.D. Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi membuka sesi dengan persepektif
geopolitik dan wawasan kebangsaan Ia menegaskan bahwa Wawasan Nusantara harus menjadi pijakan utama dalam menghadapi tantangan regional dan global. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar dan harus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat.

Ia menyoroti berbagai isu strategis
seperti konflik di Laut China Selatan, perbatasan antar negara, dan
ancaman ideologi transnasional , dalam konteks nasional, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai tergerus oleh penetrasi budaya asing dan ideologi
ekstrem , “Globalisasi dan individualisme
dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial,” ujarnya.

Ia mendorong penguatan ketahanan maritim, siber, dan sosial budaya sebagai benteng terhadap disintegrasi bangsa , Implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tol laut, di digitalisasi layanan publik, disebut sebagai contoh konkret.

Selanjutnya, Marcelino Pandin,Ph.D. mengangkat pentingnya merajut kesatuan wilayah dan menyatukan pandangan kebangsaan, Ia menyampaikan bahwa keretakan sosial, kesenjangan ekonomi, dan penurunan indeks negara hukum menjadi
ancaman serius terhadap keutuhan
Indonesia. “Satukan pandangan untuk Indonesia berdaulat,” serunya.

Ia mengajak para kepala daerah
untuk membangun narasi persatuan, menciptakan ruang umpan
balik publik, dan memperkuat
komunikasi publik berbasis data
dan cerita. Ia juga menekankan
bahwa hanya 3,5% populasi yang
dibutuhkan untuk memicu gerakan
sosial yang masif dan
berkelanjutan.

Dalam konteks Asta Cita, Marcelino
menyoroti tantangan tata kelola,
kapabilitas, dana pembiayaan dae-
rah yang harus dihadapi den-
gan pendekatan sistemik dan
kolaboratif.

Sementara itu, Mayjen TNI Dr.
Rido Hermawan membahas isu
strategis terkait kewaspadaan nasional di tengah disrupsi informasi dan ancaman perang kognitif , Ia menyampaikan bahwa ancaman saat ini telah bergeser dari ranah
militer ke ranah informasi dan persepsi publik “Pertahanan sejati adalah kemampuan berpikir jernih di tengah
kabut informasi,”ujarnya.

Ia menyoroti peran teknologi
seperti AI generatif, big data, dan
deepfake dalam membentuk opini
publik secara manipulatif. Serangan siber, hoaks berbasis SARA, dan polarisasi digital disebut sebagai tantangan nyata bagi stabilitas politik dan sosialdi daerah. Seb-
agai langkah antisipatif, ia mendorong pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Informasi Daerah (SKID), peningkatan literasi digital kritis, dan penguatan sistem pertahanan siber berbasis arsitektur
“zero trust”.

Menutup rangkaian sesi , Prof.
Dadan Umar Daihani menekankan
bahwa ketahanan nasional adalah
energi kolektif bangsa yang bersifat multidimensi dan dinamis , Ia menyampaikan bahwa dunia saat
ini memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), yang ditandai oleh ketidakpastian global, disrupsi teknologi, dan krisis iklim , “Ketahanan nasional bukan hanya soal bertahan, tapi kemampuan bangkit dan beradaptasi,”
tegasnya.

Ia menguraikan bahwa ketahanan
nasional mencakup berbagai
aspek, mulai dari geografi, demo-
grafi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
hingga pertahanan dan keamanan.
Dalam konteks pembangunan nasional, Prof. Dadan menekankan
pentingnya Asta cita sebagai arah
strategis menuju bang sayang
mandiri, berkeadilan, dan berdaulat.
Ia juga menampilkan sejumlah contoh daerah yang telah
menunjukkan kepemimpinan transformatif, seperti Kutai Kartanegara
dengan hilirisasi pertanian dan
petrokimia,Lombok Tengah dengan
pengembangan KEK Mandalika,
dan Jayapura.

Kegiatan KPPD Angkatan II Tahun
2025 ini menjadi ruang strategis
bagi para kepala daerah untuk
memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperdalam wawasan
kebangsaan, dan menyelaraskan
langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, berdaulat,
dan berkeadilan.

Kepala Biro Humas Settama
Lemhannas RI Brigjen TNI
Muhammad Arif Nur